Peringati Hari Pendidikan Nasional, BPTP NTB serentak bergerak bersama Universitas Mahasaraswati PSDKU Mataram mewujudkan merdeka belajar. Gerakan ini diawali dengan penandatanganan MoU oleh Kepala BPTP NTB Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si dengan koordinator PSDKU Mataram Ida Bagus Artika SE, MM pada tanggal 3 Mei 2021 di kantor BPTP NTB. Dengan MoU ini diharapkan dapat melaksanakan transformasi pendidikan sehingga tercipta SDM unggul yang berkualitas melalui program PKL, Magang dan Kerjasama Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

 

 

 

Untuk memantapkan penguasaan pengetahuan dan menerapkan teori selama belajar di kampus, mahasiswa perlu melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di perusahaan atau lembaga yang sesuai dengan bidang keahlian. Sebagai bentuk pelayanan dan kerjasama, BPTP NTB memfasilitasi kegiatan PKL baik bagi siswa SMK maupun mahasiswa. Guna mendukung kelancaran kegiatan PKL, BPTP NTB menunjuk peneliti atau penyuluh sebagai pendamping siswa/mahasiswa.

 

BPTP seluruh Indonesia (Selindo) sebagian besar menghadiri Rakor lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Sosialisasi hasil Rakor telah dilaksanakan pada 28 – 29 April yang lalu. Kepala BPTP NTB, Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si., menyampaikan hasil rapat koordinasi (Rakor) di aula ruang sidang kantor BPTP NTB (3/5/2021) dan dihadiri oleh Plt. Kasubbag TU, Sub Koordinator Program dan Evaluasi, Sub Koordinator Pelayanan Pengkajian, Sub Koordinator Kerjasama, peneliti dan penyuluh serta penanggung jawab kegiatan BPTP NTB. Beberapa hal penting disampaikan sesuai dengan arahan kepala Balitbangtan, menekankan bahwa sangat mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP di daerah. BPTP adalah ujung tombak Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawalan, pendampingan dan pengawasan pembangunan pertanian di daerah, “kalau ujung berarti tombaknya harus runcing, berarti teknologi yang sudah dikaji dan dihasilkan harus dikuasai dan disampaikan” ungkap Awaludin Hipi. Lebih lanjut disampaikan matrik program 2022 sudah dibahas, kegiatan kegiatan yang tidak masuk tahun ini akan diagendakan masuk, yang masih belum bisa masuk juga akan dikoreksi kembali. Dalam kesempatan ini, Kepala Balai juga memberikan arahan tentang pentingnya kedisiplinan dan memahami serta mematuhi peraturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri dan PP No 45 tahun 1990 tentang perceraian. Selain itu juga disampaikan penyelesaian Tugas Belajar yang harus memperhatikan batas akhir masa tugas belajar. Petugas Belajar harus menyelesaikan tugas belajarnya setelah perpanjangan. Menutup arahannya kepala BPTP berpesan “agar semua staf BPTP NTB bisa memahami aturan yang sudah ditetapkan dan jangan mencontoh yang tidak baik”.