Berita

Sosialisasi Program PT. TASPEN dan BPJS Kesehatan di BPTP NTB

Pin It

PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Mataram melakukan sosialisasi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB pada Kamis, (23/10/2014). Sosialisasi tersebut diikuti pegawai BPTP NTB dan  Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Hadir pula dalam acara tersebut perwakilan Unit Korpri Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Ir. Emilia Zubir, MM. Dalam sambutannya, Emilia Zubir menyampaikan bahwa masih banyak pegawai negeri yang kurang mengetahui hak-hak mereka selama menjadi pegawai, setelah pensiun, dan fasilitas kesehatan yang didapatkan  khususnya di lingkup Kementerian Pertanian.

Kepala BPTP NTB, Dr. Dwi Praptomo, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pengurus KORPRI Kemtan, PT Taspen, dan BPJS yang telah bersedia memberikan sosialisasi program-programnya, sehingga para pegawai BPTP NTB dan Balai Karantina Kelas I Mataram mendapatkan informasi terbaru tentang hak dan kewajibannya.

Sosialisasi dari PT. TASPEN disampaikan oleh Kepala  Cabang PT. Taspen (Persero) Mataram Drs. Cok Ngurah Alit Putra. M.BA  yang didampingi oleh I Wayan Aryanata selaku Kepala Seksi Layanan dan Manfaat. Nara sumber dari PT. TASPEN menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua PNS/Pensiunan mengetahui hak dan kewajiban dalam asurasnsi sosial yang dikelola oleh PT. Taspen (persero).

Cok Ngurah selanjutnya memaparkan beberapa hak yang didapat oleh PNS dan bagaimana cara atau prosedur dalam mengurus pensiun PNS.  Hak – hak PNS yang didapat jika telah pensiun diantaranya asuransi dwiguna dan asuransi kematian. Asuransi Dwiguna adalah hak pensiun yang didapat jika PNS tersebut pensiun dalam keadaan Batas Usia Pensiun (BUP) ataupun PNS yang meninggal dunia sebelum BUP. Asuransi Kematian sendiri diperuntukkan untuk PNS/pensiun yang meninggal dunia akan dibayar asuransi seumur hidup.

“Pensiun sediri merupakan penghasilan setelah PNS diberhentikan dengan hak pensiun dibayarkan setiap bulannya.  Dalam pembayaran Pensiun tersebut selain ke Taspen atau juga dapat melalui  Bank BRI, BPD atau Bank BTPN juga pada saat ini dapat melalui internet (2-klim) serta Mobil Layanan Taspen”,.

Salah satu kewajiban peserta program pensiun PNS sebagai-mana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 adalah membayar iuran yang dipotong setiap bulan sebesar 4,75% dari penghasilan dan ini merupakan salah satu sumber pendanaan program pensiun PNS.

Sehubungan dengan sifat pensiun sebagai jaminan hari tua maka pensiun memberikan perlindungan penghasilan setelah menyelesaikan masa bhakti sebagai PNS, memberikan perlindungan keuangan bagi tanggungan PNS (isteri/suami/anak) karena terjadinya kehilangan atau jaminan penghasilan akibat PNS meninggal dunia atau sebab lain. Akan tetapi apabila PNS yang bersangkutan diberhentikan tanpa hak pensiun, maka akumulasi iuran yang telah disetorkan tiap bulannya tidak dikembalikan kepada peserta (PNS).

Hal ini berbeda dengan sifat program Tabungan Hari Tua (THT). Untuk peserta program THT dalam hal peserta berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun, akumulasi iuran ditambah dengan bunga diberikan kepada peserta.

Program tabungan hari tua adalah sebuah program jangka panjang di mana peserta berhak mendapatkan manfaat program sebelum mencapai usia pensiun, dan apabila pekerja meninggal dunia maka janda/dudanya beserta anak-anaknya, akan berhak menerima manfaat pekerja tersebut. Program ini berupa sebuah tabungan wajib. Jadi, program tabungan hari tua ini mirip dengan program tabungan wajib PT Jamsostek untuk pekerja swasta sektor formal dan keluarga mereka. Dengan kata lain, program ini adalah program pembiayaan sendiri (self-funded) berbentuk iuran pasti (defined contribution) yang mirip dengan program tabungan wajib untuk hari tua yang telah dibentuk di beberapa negara, seperti  “pilar kedua” yang telah direkomendasikan oleh Bank Dunia (World Bank). Perbedaannya, program ini akan dikelola oleh sebuah perusahaan negara dan bukan oleh perusahaan investasi swasta.

Sosialisasikan BPJS Kesehatan

Sosialisai dari BPJS Kesehatan disampaikan oleh Sri Wahyuni selaku Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa PNS yang sudah terdata dalam kartu Askes tidak perlu mendafatar ulang, karena kartu Askes tersebut sudah mewakili kartu BPJS, namun jika PNS yang mendaftarkan anak maka akan menerima kartu BPJS Kesehatan bukan kartu Askes.

BPJS Kesehatan akan menjamin lima keluarga yang ada dan tak hanya itu saja BPJS Kesehatan juga dapat menjamin peserta tambahan BPJS melalui PNS yang ada. Peserta tambahan tersebut dikenai iuaran 1% dari gaji pokok PNS tersebut.

Perbedaan Askes dengan BPJS Kesehatan yang nyata dirasakan saat ini adalah tidak melayani klaim perorangan. Klaim perorangan adalah klaim yang diajukan setelah peserta menyelesaikan transaksi pembelian alat bantu, seperti kacamata.

Ketika Askes, peserta masih bisa mengajukan klaim setelah transaksi pembelian selesai dibayarkan. Sekarang, klaim tersebut sudah tidak bisa lagi. Peserta harus mengajukan rujukan ke pelayanan kesehatan pertama yaitu Puskesmas, fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI, Praktek Dokter Umum/Klinik Umum. Kemudian melanjutkan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, antara lain RSU, RS Swasta dan Balai Kesehatan.

Setelah itu peserta baru melakukan pembelian alat kesehatan yang dimaksud.

Diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini, peserta dapat memahami proses pelayanan dan alur pelayanan BPJS Kesehatan,sehingga apabila peserta hendak mengajukan klaim BPJS Kesehatan, peserta tidak lagi kebingungan dan sudah menyiapkan segala persyaratan klaim.   (Awaludin)

Web Analytics