Berita

Focus Group Discussion (FGD) Model Peningkatan Produksi Kakao di NTB

Pin It

Tanaman Kakao merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Menurut data BPS, daerah penghasil kakao terbesar di NTB berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saat terjadi krisis moneter di Indonesia tahun 1995 – 1997, sebagian besar usaha tani mengalami kerugian besar, sebaliknya kakao memberikan harga yang menguntungkan bagi petani di NTB yaitu Rp. 7.000,00 – 8.000,00/Kg dari harga awal yang hanya Rp. 2.000,00 per kg. Hingga kini, harga kakao terus naik mencapai Rp. 30.000 – Rp. 35.000 per kg biji kering.

Sebagai langkah awal dari upaya meningkatkan produksi kakao di NTB, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP NTB mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di aula Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan dan Perikanan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara, Rabu (08/10/2014). Dalam diskusi ini hadir 30 orang peserta yang berasal dari  Stokeholder terkait yaitu Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang diwakili oleh Dr. Bambang Dipo, BPS, DPPKK, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Bapeda, Penyuluh, dan Kelompok tani kakao di Kabupaten Lombok Utara. Acara dibuka oleh sekertaris DPPKKP, Ir. M. Wahyu Darmawan., M.Si dan dipandu langsung oleh Kepala BPTP NTB Dr. Ir. Dwi Praptomo S., MS.

Data dari DPPKKP KLU memperlihatkan bahwa pengembangan tanaman kakao di KLU dimulai sejak tahun 1989 berupa bibit Banpres Kakao yang diberikan kepada petani seluas 500 ha. Kemudian pada tahun 1991-1993 kegiatan Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) seluas 1300 ha, dan tahun 1995-1997  seluas 300 ha yang merupakan swadaya masyarakat. Data terakhir yang diperoleh yakni luas lahan kakao di KLU pada tahun 2013 sebesar 2.923 ha dan tahun 2014 seluas 3.173 ha. Saat ini umur kakao di KLU sudah cukup tua dan diperlukan pemeliharaan dan peremajaan kakao mengingat permintaan kakao yang cukup tinggi yakni sekitar 30 ton per minggu keluar KLU.

Dalam FGD ini dikaji beberapa faktor penghambat dalam peningkatan produksi kakao di NTB antara lain yaitu: kurangnya kesadaran petani kakao akan peremajaan dan pemangkasan berat kakao, tingginya serangan hama penyakit, kurangnya penanganan pasca panen, serta masalah pemasaran dimana harga jual jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di daerah lain. Terungkap bahwa permasalahan-permasalahan tersebut sebagian disebabkan karena masih kurangnya pendampingan teknologi pemeliharaan kakao yang didapatkan petani.

Adapun kesimpulan yang dicapai dalam FGD ini yakni perlunya kerjasama antara BPS dan pihak terkait dalam melengkapi data kakao, termasuk data AEZ untuk mengetahui potensi komoditas yang bisa dikembangkan. Selain itu untuk aspek teknologi diperlukan teknologi fermentasi, pemangkasan, dan pemeliharaan dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dalam FGD ini Kepala BPTP NTB mengungkapkan perlunya pembentukan asosiasi petani kakao yang dapat ikut menentukan harga sehingga dapat membantu petani. Diharapkan diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai pengembangan kakao di NTB. (Yanti Triguna & Sylvia K. Utami)

Web Analytics