Berita

Koordinasi Dan Evaluasi Kegiatan PUAP Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Se NTB

Pin It

Dalam mendukung kelancaran kegiatan pendampingan Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dalam upaya mencapai sinergi yang baik antar seluruh pelaksana Program, diadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PUAP di NTB, Rabu (23/4/2014), bertempat di Aula Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi NTB.  Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTB selaku Ketua Tim Pembina PUAP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB sebagai Sekretaris Tim Pembina PUAP NTB, Tim Teknis Kabupaten serta Penyelia Mitra Tani (PMT) se-Provinsi NTB.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang di wakili oleh Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Ir. Rustamaji. Dalam sambutannya, Rustamaji menyampaikan apresiasi yang besar kepada para peserta yang hadir mengingat rapat koordinasi tersebut sangat penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan keberhasilan pencapaian program PUAP di NTB.  Rustamaji menyampaikan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan PUAP.  Faktor yang menjadi penghambat paling penting adalah adanya anggapan masyarakat sebagai penerima program bahwa dana PUAP merupakan pemberian dan tidak wajib dikembalikan. Adapun faktor pendorong antara lain adanya kerjasama yang baik antar pelaksana yaitu tim teknis dan PMT, penyuluh pendamping serta Gapoktan.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh BPTP NTB yang diwakili oleh Ir. H. Sahram.,MM, yang menyampaikan tentang penumbuhan dan pengembangan LKM-A dalam Gapoktan PUAP yang merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. sebagai langkah pemberdayaan lebih lanjut Gapoktan PUAP menjadi LKM-A dimaksudkan untuk : (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani, dan (4) pengelola LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah. Kinerja PMT masih harus ditingkatkan. Hal ini terkait juga dengan format laporan PMT yang masih belum seragam sehingga cukup menyulitkan untuk dilakukan rekapitulasi data, maka perlu penyeragaman format laporan.  H. Sahram  mengingatkan kepada tim teknis kabupaten dan tim teknis tingkat kecamatan, terutama PMT, bahwa capaian perkembangan dana di masing-masing kabupaten/kota relatif masih kecil sehingga perlu penanganan yang lebih intensif.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi antar semua peserta. Diskusi berlangsung dinamis yang ditandai dengan penyampaian permasalahan yang dihadapi baik oleh tim teknis kabupaten serta PMT. PMT menyampaikan permasalahan bahwa sampai saat ini mereka belum menerima honor dan BOP serta adanya pemberhentian sebagian PMT sehingga beban kerjanya dialihkan kepada PMT yang masih aktif juga berimbas pada kemampuan PMT melakukan pembinaan dengan waktu dan tenaga yang mereka miliki. Namun demikian, para PMT berjanji bahwa mereka tetap akan berusaha melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan bahwa laporan akan diserahkan pada tanggal 9 setiap bulannya, sesuai dengan format yang telah disusun bersama antara PMT dan BPTP NTB selaku sekretariat PUAP. (Sumber : Mardiana / H. Sahram)

Web Analytics