Berita

Rapat Koordinasi Penyuluhan Di Kabupaten Dan Kota Bima

Pin It

Menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), keberhasilan pembangunan pertanian 65% ditentukan oleh penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan tidak hanya melibatkan unsur penyuluh namun juga kelembagaan litbang maupun dinas teknis. Oleh karena melibatkan tiga unsur yang berbeda maka rapat koordinasi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan koordinasi yang selama ini menjadi salah satu hambatan percepatan peningkatan produksi pertanian. Rapat  koordinasi dilaksanakan secara roadshow  Selasa (18/3/2014) bertempat di aula Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan  Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K)  Kabupaten Bima, selnjutnya dilaksanakan di aula kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (PKP2)  Kota Bima.

Hadir dalam rapat koordinasi Kepala Sekretariat Bakorluh Propinsi NTB beserta Tim dan Kepala BPTP NTB sebagai narasumber. Kepala Dinas/pejabat yang mewakili dari masing-masing dinas teknis rumpun hijau yakni Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan, Penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan juga turut hadir dalam rapat tersebut.

Ir. Husnanidiaty Nurdin,  Kepala Sekretariat Bakorluh Propinsi NTB mengatakan bahwa keberhasilan program kuncinya terletak pada kegiatan penyuluhan sehingga rapat koordinasi antara unsur penyuluhan sangat diperlukan guna mendorong percepatan pencapaian target produksi padi NTB 2,3 juta ton pada tahun 2014. Lambatnya laju adopsi teknologi dan banyaknya masalah terkait pangan maupun produk hortikultura karena belum optimalnya kerja penyuluh dan minimnya koordinasi antara dinas teknis, lembaga litbang dan lembaga penyuluhan. Kepala Bakorluh juga menambahkan ada ketidakseimbangan jumlah penyuluh dan kelompok binaan di Kabupaten dan Kota Bima. Jumlah penyuluh lebih sedikit dibandingkan kelompok binaan.  kemampuan penyuluh belum maksimal sehingga kepercayaan pengguna  kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diikuti penyuluh. Rendahnya adopsi teknologi PTT terutama  jajar legowo, pupuk berimbang, dan benih berlabel karena penyuluh belum bekerja maksimal.  Oleh karena itu diharapkan penyuluh kembali bekerja lebih baik lagi sebagaimana seharusnya fungsi penyuluh.

Kepala BPTP NTB, Dr. Ir. Dwi Praptomo S, M.S, selaku unsur Badan Litbang menyampaikan bahwa Badan Litbang Pertanian mendukung penyuluhan melalui penyiapan teknologi, kalender tanam, informasi teknologi dan demplot, selain itu juga menyiapkan materi teknologi sebagai bahan penyuluhan. Harapan Kepala BPTP NTB, penyuluh berperan optimal dalam merumuskan program penyuluhan, materi dan menyebarkan informasi teknologi dari Badan Litbang. Agar koordinasi terjalin dengan baik maka perlu secara rutin diadakan pertemuan koordinasi dan sinergi program dari tingkat BPP/Kecamatan, di tingkat Kota/ Kabupaten sampai di tingkat propinsi.

Dalam rapat kordinasi juga terungkap masalah antara lain: kurangnya tenaga penyuluh disebabkan karena pegawai yang direkrut melalui formasi penyuluh justru ditempatkan sebagai staf dinas teknis, kompetensi penyuluh yang masih rendah, dinas teknis belum optimal memanfaatkan tenaga penyuluh dalam menjalankan programnya, dan kelompok tani belum diregistrasi dengan baik. Oleh karena itu, sebagai solusi mengisi kekurangan jumlah penyuluh maka akan diusulkan penempatan penyuluh kembali ke lembaga penyuluhan. Diharapkan penyuluh pertanian, perikanan, dan  kehutanan kedepan berada dalam satu lembaga yakni Badan Pelaksana Penyuluhan, tidak menyebar di Dinas teknis. Dengan demikian penyelenggaraan penyuluhan akan berjalan lebih baik.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh narasumber Bakorluh dan BPTP NTB semua jajaran dinas teknis yang hadir menyambut dengan respon positif bahwa penggunaan teknologi Badan Litbang dan keterlibatan penyuluh akan dimanfaatkan optimal dalam menyukseskan program dinas.

Akhirnya rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan yang perlu ditindak lanjuti, antara lain: (1) rekomendasi teknologi BPTP disampaikan ke petani dan digunakan dalam budidaya, (2) peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh dengan indikator peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan jajar legowo 30%, penggunaan benih berlabel dan pupuk berimbang, (3) registrasi kelompok tani oleh lembaga penyuluhan, (4) pembentukan komisi penyuluhan daerah, (5) penempatan kembali tenaga penyuluh berada dalam satu lembaga penyuluhan dan (6) dinas teknis akan melibatkan penyuluh dalam mensukseskan program. (oleh: Irma Mardian)

Web Analytics