Berita

Gerakan Tanam Padi Serempak Di Kota Mataram

Pin It

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan terutama padi, dan mendorong keterlibatan TNI dalam pembangunan pertanian, telah dilakukan Gerakan Tanam Serentak di Kelompoktani “Tegal Jaya” Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada Sabtu (28/12/2013). Acara ini dihadiri oleh  Walikota Mataram, Direktur  Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulutra Provinsi  NTB, BPTP NTB, Kodim Lombok Barat, Dinas Pertanian Kota Mataram, Bapelluh Kota mataram, Koordinator BP3K se kota Mataram, Penyuluh Pertanian, Asbenindo se Pulau Lombok dan anggota Kelompok Tani se Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Dinas Ir. Rustamaji, MSi menjelaskan bahwa Gerakan tanam padi serempak merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi padi di NTB. Lebih lanjut disampaikan  bahwa program peningkatan produksi  padi  terus dilakukan melalui program SL-PTT yang dimulai sejak tahun 2008 sampai saat ini, dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan varietas unggul baru dan juga pengembangkan padi hybrida.

Realisasi tanam padi di NTB sudah  mencapai 446.990 ha atau 104,81 % dari sasaran tanam 424.000 ha, semetara untuk komoditi kedelai baru mencapai 80 persen atau  92.280 ha dari 97.860 ha sasaran tanam 2013. Target produksi padi tahun 2013 di NTB mencapai 2.162.550 ton padi GKG dan komoditi kedelai 97.077 ton.

Acara tanam serentak dilakukan secara langsung oleh Walikota Mataram, didampingi Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Dandim Lombok Barat, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram.  Selesai tanam serentak dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Walikota Mataram dengan Dandim Lombok Barat dalam rangka kerjasama program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Sementara itu Direktur Serealia Ir. Fathan A. Rasyid, M.Agr, menyampaikan kekagumannya dengan kondisi pertanian di NTB. Kalau semua provinsi mengelola pertanian seperti  di NTB, maka ketahanan pangan secara berkelanjutan tidak akan menemui kesulitan. Indonesia harus mandiri pangan seperti  padi, jagung, kedelai, daging, dan gula, karena sumber alamnya sangat mendukung, dan kedepan perlu penanganan yang  lebih komperhensip. Target Pemerintah 2014 surplus 10 juta ton beras, artinya beras harus tersedia di petani, Bulog, pengecer, dan pasar. Untuk mencapai itu maka, produksi harus mencapai 76 juta ton GKG, dan berdasrakan ARAM II produksi padi di Indonesia baru mencapai 70,8 Juta ton GKG. Dari 70,8 juta ton produksi secara nasional kontribusi NTB adalah 3,05 %. Tantangan yang berat dalam mewujudkan kemandirian pangan adalah 1) Adanya pasar bebas yang harus diterima untuk bersaing dengan produk – produk pertanian dari luar negeri, 2) Adanya Iklim yang ekstrim, dan akan menggoyahkan ekonomi petani, 3) Generasi muda tidak tertarik pada dunia pertanian, sehingga sangat perlu alsintan yang modern. Dan dalam mengakhiri sambutannya  Diretur Serealia berharap kepada pejabat khususnya Walikota Mataram tetap mempertahankan kondisi yang asri yakni pertanian yang menghiasi perkotaan.

Mengawali sambutannya Walikota Mataran H. Ahyar Abduh menyatakan sangat tertarik dengan materi yang disampaikan Direktur Serealia, karena itu Walikota Mataram sangat terpanggil untuk segera mensosialisasikan kegiatan tanam serempak di lokasi lain. Dengan luas wilayah Kota Mataram 6.666 ha dan persawahan  sekitar 2.000 ha, kondisi pangan Kota Mataram masih terpenuhi. Menurut Walikota Mataram petani Kota Mataram sudah cukup bagus dalam mengadopsi teknologi produksi, namun tantangan terberat dalam menjaga kemandirian pangan kedepan adalah tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Di Kota Mataram alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah 30 ha per tahun. Dengan jumlah penduduk 427.000 jiwa selayaknya tersedia rumah di Kota Mataram 100.000 unit, sementara sampai saat ini rumah di Kota Mataram baru 82.000 unit, sehingga kebutuhan lahan untuk perumahan memang sangat dibutuhkan. Untuk mempertahankan ketahanan pangan pemerintah Kota Mataram akan melakukan regulasi kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian.

Acara terakhir dari kegiatan Gerakan Tanam Serempak adalah Temu wicara. Acara ini dipandu oleh kepala BPTP NTB Dr. Dwi Praptomo S, MS. Dalam pengantar diskusi Kepala BPTP menyampaikan bahwa gerakan tanam serempak merupakan program nasional untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Di tingkat nasional ada kesepakatan kerjasama antara menteri Pertanian dengan Panglima TNI, di Provinsi NTB antara Gubernur dengan Danrem, di tingkat Kabupaten/Kota antara Bupati dengan Dandim. Pertanyaan yang muncul dalam diskusi lebih banyak ditujukan ke Walikota dan Direktur Budidaya Serealia  diantaranya adalah:

  1. Perlunya kebijakan Pejabat/Penguasa dalam menyikapi ketahanan pangan melalui penentuan kawasan pertanian, karena meskipun para petani status tinggalnya di kota, tetapi keahliannya masih di bidang pertanian, sehingga dengan menyempitnya lahan pertanian petani kota merasa termarjinalkan
  2. Permasalahan pupuk terlambat terus terjadi, dan ini akan berdampak pada target program peningkatan produksi tidak tercapai, karena tidak tepat aplikasinya.
  3. Infrastruktur perlu perhatian, terutama jalan usahatani dan saluran irigasi, karena akan berpengaruh dengan nilai jual hasil pertanian
  4. Permintaan bantuan peralatan yang usahatani seperti, traktor, alat panen, dan alat tanam, mengingat sulit dan mahalnya tenaga kerja manusia saat ini.
  5. Perlunya pelatihan pembuatan kompos dari limbah pertanian/jerami padi, untuk menghindari pembakaran jerami dan untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan.

Dari beberapa pertanyaan yang  ditanggapi oleh Walikota adalah; Kebijakan Pemerintah Kota Mataram adalah telah melibatkan berbagai institusi untuk membuat tata ruang kota yang bersinergi dengan lingkungan dan kebutuhan. Untuk mengurangi laju alih fungsi Pemerintah Kota Mataram telah membangun rumah susun seperti di Selagalas kapasitas 90 orang, dan di selatan GOR dapat menampung 200 orang. Untuk alsintan akan di tindaklanjuti dengan Dinas Pertanian Kota dan Dinas Pertanian Provinsi NTB, dan perbaikan infrastruktur segera untuk dievaluasi kondisinya oleh Dinas PU. Semetara menurut Direktur Serealia, keterlambatan pupuk harusnya tidak terjadi, karena dalam SOP ketersedian pupuk sejak 2 minggu sebelum dibutuhkan harusnya sudah ada, tapi kemungkinan karena kendala Iklim Ekstrim yang diluar kemampuan manusia, sehingga terkendala dalam distribusi, dan kedepan akan dipersiapkan yang lebhi baik. Sedangkan masalah Perkomposan Kepala BPTP NTB  akan menindaklanjuti dengan kegiatan pengkajian, karena sampai saat ini dari berbagai starter yang digunakan dalam pengkajian  membuat kompos dari limbah tanaman atau jerami  padi masih membutuhkan waktu 1 bulan, sehingga untuk diadopsi petani masih lambat atau sulit dilaksanakan mengingat sempitnya waktu antar musim tanam. Diharapkan dapat ditemukan proses pembuatan kompos dari jerami yang lebih cepat lagi.  (Sumber : Sabar Untung).

Web Analytics