Berita

Antara Pelayanan Sarana Produksi Dan Tingkat Penerapan Teknologi Petani Lahan Kering Di Labangka, Kabupaten Sumbawa

Pin It

Teknologi merupakan suatu sarana maupun upaya yang diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Sudah cukup banyak teknologi yang diciptakan oleh lembaga penelitian dalam bidang pertanian. Namun sayangnya, pemanfaatan teknologi tersebut masih kurang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terhambatnya pemanfaatan teknologi adalah keterbatasan dalam mengakses sarana produksi. Hasil wawancara dengan PPL dan petani jagung lahan kering di Kabupaten Sumbawa mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penerapan teknologi adalah kurang optimalnya penyaluran sarana produksi pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan implementasi teknologi tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Dalam 5 tahun terakhir, permasalahan yang paling mencolok yang dihadapi petani di Kecamatan Labangka Kabupaten  Sumbawa  adalah terlambatnya distribusi pupuk dari jadwal pemupukan yang telah direncanakan kelompok. Hal ini tidak hanya terjadi di Labangka tetapi hampir di seluruh Kabupaten Sumbawa dan kabupaten-kabupaten lainnya di pulau Sumbawa. Ketersediaan pupuk bersubsidi yang sering terlambat justru bukan disebabkan oleh prosedur distribusi yang dilakukan oleh pengecer, melainkan berasal dari pabrik pupuk PT. Pupuk Kaltim untuk Kabupaten Sumbawa. Keterlambatan ini menyebabkan penerapan teknologi pemupukan jagung dan padi menjadi terhambat karena adanya pergeseran waktu pemupukan yang kemudian mempengaruhi waktu pertanaman. Lebih disayangkan lagi bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk non subsidi, dimana pupuk non subsidi pun jarang tersedia di pasaran sehingga menyebabkan petani sulit menentukan waktu pemupukan.

Menurut Jamaludin, ketua Kelompok Tani Langkah Maju, Desa Labangka, sistem pembagian wilayah pendistribusian pupuk relatif kurang efektif dalam membantu pelayanan pupuk bagi petani. Sistem ini justru dianggap lebih mempersulit kelompok tani dalam memperoleh pupuk karena pada kenyataannya para pengecer  yang  telah ditetapkan pemerintah pun tidak memiliki stok pupuk non subsidi.

Kebutuhan pupuk yang sangat mendesak membuat kelompok tani berupanya mengumpulkan uang ke pengecer jauh sebelum waktu tanam tiba agar ketika pupuk sudah tersedia pupuk bisa langsung disalurkan kekelompok tani. Namun sayangnya, seringkali hal ini menimbulkan kekecewaan di hati para petani karena harus menunggu lagi agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Agar terhindar dari konflik masalah pelayanan pupuk bersubsidi, maka para pengecer pupuk memilih untuk tidak menerima pembayaran pupuk bersubsidi dari sejumlah kelompok tani sebelum diperoleh kepastian informasi tentang ketersediaan pupuk dari produsen pupuk Kaltim ke distributor. Kondisi ini menyebabkan beberapa kelompok tani di Pulau Sumbawa mencoba mencari pupuk ke luar daerah hingga ke Pulau Lombok. Padahal upaya yang dilakukan petani tersebut melanggar aturan karena setiap wilayah pelayanan pupuk bersubsudi telah memiliki jatah pupuk sesuai luas tanam dan kebutuhan petani sehingga tidak boleh mengambil jatah dari wilayah lain. Aturan pembagian wilayah dalam pelayanan pupuk bersubsudi  yang berlaku sampai saat ini, menurut penilaian petani di Pulau Sumbawa bukan untuk mempermudah pelayanan pupuk bersubsidi tapi justru mempersulit petani untuk memperoleh pupuk.

Menurut petani, biaya bukan merupakan masalah utama. Bahkan beberapa petani menyatakan berani membeli pupuk meskipun dengan harga yang relative lebih mahal karena kebutuhan pupuk tidak bisa ditunda-tunda mengingat musim hujan saat ini tidak dapat diprediksi waktunya. Untuk biaya usahatani jagung di lahan kering, rata-rata biaya yang dikeluarkan petani di Labangka adalah sebesar Rp. 6.000.000,00/ha dengan penerimaan kotor sebesar Rp. 20.000.000,/ha sehingga pendapatan yang diperoleh petani kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00/ha per musim tanam dimana petani jagung hanya bisa menanam jagung satu kali dalam setahun.

Petani menilai, untuk memudahkan mereka dalam perolehan pupuk tidak perlu hanya diberikan pupuk bersubsidi, yang malah lebih memberi keuntungan pada perusahaan-perusahaan tertentu. Adanya keterlambatan pupuk berakibat peningkatan produktivitas yang ditargetkan menjadi tidak optimal. Para petani, terutama petani lahan kering di Labangka, Kabupaten Sumbawa mengharapkan agar pemerintah meninjau kembali keefektifan pendistribusian pupuk dengan sistem wilayah tersebut. Terlebih diketahu bahwa sebentar lagi Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas. Selain itu, diharapkan aturan-aturan dalam pelayanan teknologi dan informasi perlu ditinjau kembali dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat petani.  (Sumber : Sylvia dan Ikanovita Sari)

Web Analytics