Berita

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Semester II Tahun 2012 Tingkat Provinsi NTB

Pin It

Bertempat di Hotel Lombok Plaza Mataram telah berlangsung Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Semester II Tahun 2012 tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada (22–24/01/2013). Workshop diikuti oleh 62 Satker lingkup pertanian di NTB, baik Satker Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), maupun Kantor Daerah (KD). Peserta Workshop adalah para Operator SAK dan SIMAK-BMN di masing-masing Satker tersebut.

Dalam acara workshop tersebut dihadirkan nara sumber dari Eselon I Kementerian Pertanian, termasuk Reviewer dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sedangkan nara sumber daerah antara lain dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, BPKP Perwakilan NTB, KPKNL Mataram.

Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Ir. M. Sofyan Souri menyampaikan bahwa Workshop ini diselenggarakan menggunakan dana Kementerian Pertanian yang tertuang dalam DIPA BPTP NTB, dan dimaksudkan untuk menyusun Laporan Keuangan Semester II tahun 2012, yang mencakup 62 Satker. Diharapkan workshop dapat selesai dalam 3 hari dan menghasilkan Laopran Keuangan Satker dan tingkat wilayah NTB.

Sementara itu Kepala BPTP NTB, Dr.Ir. Dwi Praptomo S, MS, membacakan sambutan Sekjen Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa tujuan utama workshop yang diselenggarakan di 33 provinsi ini adalah untuk mendapatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang meningkat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu agar para peserta workshop lebih serius dan cermat dalam menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan harus berkualitas, akuntabel, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pelaksanaan program-program Kementerian Pertanian.

Dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi acara workshop ini, Sekda Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, mengatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan kewajiban seluruh Satker, sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu seluruh Satker lingkup Kementerian Pertanian yang ada di NTB diharapkan dapat memenuhi ketentuan tersebut, dan secara bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Mudah-mudahan Laporan Keuangan Semester II tahun 2012 lingkup Kementerian Pertanian di NTB menjadi bahan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perlu diketahui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2011 lalu telah mendapat opini WTP dari BPK RI, hal ini tentu menjadi kebanggaan Pemprov NTB dan diharapkan menjadi spirit bagi Kementerian Pertanian untuk mencapai predikat WTP. (DPS).

Web Analytics