Berita

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Daya Genetik Tanaman, Hewan Dan Mikroba

Pin It

Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik akan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman, Hewan dan Mikroba, Komisi Nasional Sumber Daya Genetik, Kementerian Pertanian pada 18 Desember 2012 telah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman, Hewan dan Mikroba bertempat di Aula Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB. Acara sosialisasi dipandu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB Dr. Ir. Dwi Praptomo Sudjatmiko, MS dan dihadiri oleh 60 peserta yang berasal dari Dinas/Instansi terkait tingkat provinsi NTB, Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Peneliti dan Penyuluh, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati sumber daya genetik (SDG) serta pemangku kepentingan SDG lainnya.

Pembicara utama dalam sosialisasi adalah Komisi Nasional SDG Kementerian Pertanian, sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan Protokol Nagoya, disampaikan oleh Dr. Sugiono Moeljopawiro; (2) UU RI Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP) oleh Drh. Agus Nurhadi, MS; dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi  oleh Dr. M. Herman.

Menurut the Genetic Resources Action Inter Nations (GRAIN) yang disampaikan Dr. Sugiono, bahwa dari 3,9 juta aksesi koleksi SDG (varietas, strain liar, land races, dll) di seluruh dunia, tanaman ekonomis yang telah dilestarikan: 53% dimiliki oleh negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Rusia; 16% dimiliki oleh lembaga penelitian pertanian int’l (IRRI, ICRISAT, CIMMYT, CIAT, CIP); dan hanya 30% yang dimiliki negara berkembang, diantaranya Indonesia hanya memiliki sedikit.

Pengelolaan SDG dimaksudkan untuk melindungi kelestarian dan mengatur pemanfaatan SDG secara berkelanjutan. Konvensi keanekaragaman hayati di Nagoya tahun 2010 telah menetapkan hak Negara atas sumber daya genetik yang dimilikinya melalui ketentuan tentang akses dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG, dikenal dengan Protocol Nagoya on Access and Benefit Sharing.

Selama ini telah banyak terjadi pengeluaran SDG baik SDG tanaman, hewan ternak maupun mikroba dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri tanpa memberikan hasil dan manfaat kepada Indonesia sebagai pemiliknya.  Perlindungan melalui payung hukum Undang-Undang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG yang dinanti-nantikan tidak kunjung ada, sehingga Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 67 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman yang telah direvisi dengan Permentan No. 37 Tahun 2011.

Selanjutnya agar pemanfaatan SDG Indonesia mendapatkan keuntungan yang sepadan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memfasilitasi pengeluaran SDG dengan menyediakan pedoman perjanjian pengalihan materi. Pada tahun 2009, Badan Litbang Pertanian telah menyusun Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Tanaman yang telah diangkat menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2009. Pada tahun ini Badan Litbang Pertanian mempersiapkan Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Ternak dan SDG Mikroba.

Indonesia memiliki SDG yang memiliki sifat yang disebut Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Komoditas yang memiliki sifat Indikasi Georafis perlu dilindungi untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan dating. Komoditas atau produk yang memiliki sifat indikasi georafis yang berasal dari Provinsi NTB yang sudah mendapat perlindungan adalah Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok dan Madu Sumbawa. Beberapa komoditas yang perlu diajukan perlindungannya yang terungkap dalam diskusi antara lain Tembakau Senang, Kopi Tambora, dan lain-lain.  (Sumber : Moh. Nazam)

Web Analytics