Berita

Workshop Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 Tingkat Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pin It

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Semester II Tahun Anggaran 2012 Tingkat Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bersama Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Lingkup Kementerian Pertanian Provinsi NTB melaksanakan Workshop Konsolidasi dengan seluruh Satker lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi NTB. Workshop diselenggarakan dari tanggal 16-21 Januari 2012, bertempat di Hotel Jayakarta, Senggigi Mataram, diikuti oleh Operator Simak-BMN dan SAK dari 76 Satker.

Kepala BPTP NTB Dr. Ir. Dwi Praptomo S.,MS selaku Ketua Sekretariat UAPPA/B-W Provinsi NTB pada acara pembukaan  Workshop menyampaikan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan keuangan merupakan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003. Penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga dilaksanakan secara berjenjang, mulai kementerian/lembaga. Selain itu disampaikan juga bahwa Menteri Pertanian telah menandatangani Kontrak Kerja dengan Presiden, salah satu butir dari kontrak kerja tersebut adalah Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun anggaran 2011 harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pencapian opini WTP merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh Satker yang mendapat anggaran dari Kementerian Pertanian, untuk itu kepada seluruh Operator yang hadir pada workshop ini diharapkan dukungan dan kerjasama yang baik. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian adalah :

  1. Penyusunan laporan keuangan Satker harus berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  2. Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), selain menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, juga harus mampu mengungkapkan secara memadai segala hal yang berkaitan dengan pos-pos neraca dan perubahan maupun perbedaan yang terdapat dalam neraca.
  3. Bagi Satker inaktif yang belum melaksanakan serah terima asset kepada satker aktik agar melaporkan asset yang dimiliki dan dikuasainya pada laporan keuangan tahun 2011.
  4. Bagi Satker inaktif yang sudah menyerahkan asetnya pada Satker aktif, menjadi kewajiban satker aktif untuk meng-input dan memasukkan ke dalam laporan keuangan TA.2011.
  5. Hal yang belum jelas dan atau apabila ada permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan Satker, agar di konsultasikan kepada Sekretariat UAPPA/B-W dan atau Nara Sumber, baik Nara Sumber dari Eselon I lingkup Kementerian Pertanian BPK, Kanwil DJPB maupun dari KPKNL.  (Sumber : Sofyan Souri).
Web Analytics