Berita

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2010 Tingkat Satker dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pin It

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Semester II Tahun Anggaran 2010 Tingkat Satuan Kerja (Satker) dan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bersama Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Lingkup Kementerian Pertanian Provinsi NTB melaksanakan Workshop dari tanggal 10 - 16 Januari 2011, bertempat di Senggigi, diikuti oleh Operator Simak-BMN dan SAK dari 59 Satker.

Pembukaan workshop dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten III Setwilda Drs. H. Sanusi, Kepala Bappeda selaku Koordinator UAPPA/B-W Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. H Rosiady Sayuti., M.Sc, serta seluruh Kepala SKPD dan Kepala UPT Pusat lingkup pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, mengemukakan bahwa dalam rangka mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, perlu dilakukan konsolidasi secara menyeluruh yang melibatkan seluruh pengelola keuangan mulai tingkat Satker, Wilayah, Eselon I dan Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu wokshop dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan Nara Sumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPKNL yang sekaligus diharapkan dapat melakukan verifikasi dan rekonsiliasi terhadap data dan dokumen keuangan Satker, yang kemudian direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dengan demikian akan dapat tersusun Laporan Keuangan Satker dan Wilayah yang sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada sambutannya yang disampaikan sebelum membuka workshop secara resmi, menyampaikan beberapa hal: (a) Operator SAK dan Simak-BMN memiliki peran yang sangat besar dan menentukan terhadap kualitas laporan keuangan masing-masing Satker maupun laporan keuangan wilayah; (b) Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu indikator kinerja instansi pemerintah dan cerminan dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara yang telah dialokasikan kepada masing-masing Satker dalam bentuk Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), maupun Kantor Daerah (KD); (c) Laporan keuangan Satker maupun wilayah, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran pembangunan dari Kementerian Pertanian pada tahun-tahun berikutnya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengemukakan kepada seluruh peserta agar berperan aktif pada Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian ini, dengan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku yang didukung oleh data dan dokumen sumber yang valid, karena hal itu sekaligus menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.   (Sumber : Sofyan Souri).

Web Analytics