Berita

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian Tingkat UAPPA/B-W Provinsi NTB

Pin It

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Semester II Tahun Anggaran 2009 di Tingkat Wilayah, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA/B-W) Provinsi NTB melaksanakan workshop konsolidasi. Workshop dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. Rosiady Sayuti, M.Sc., Kepala BPTP NTB Dr. Ir. Dwi Praptomo S.,MS., serta Operator SAI dari seluruh Satker yang mendapat alokasi anggaran dari Bagian Anggaran 018 Kementerian Pertanian. Workshop dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 27 s/d 29 Januari 2010, bertempat di salah satu hotel melati di Mataram.

Kepala BPTP dalam laporannya, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan workshop penyusunan laporan keuangan Semester I, serta hasil Audit oleh BPK RI dan Review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam  Laporan Keuangan Tingkat Satker maupun Tingkat Wilayah. Mengantisipasi kelemahan tersebut, Sekretariat UAPPA/B-W menghadirkan nara sumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Mataram, untuk memberikan pendalaman terhadap aplikasi SIMAK-BMN serta membantu Sekretariat UAPPA/B-W melakukan verifikasi laporan keuangan Satker sebelum dikonsolidasi dalam laporan keuangan wilayah.

Kepala Bappeda NTB selaku Koordinator UAPPA/B-W Provinsi, mengharapkan agar seluruh Operator SAI berperan aktif dalam workshop ini, agar mampu memberikan data yang akurat yang didukung oleh dokumen sumber yang lengkap. Tanpa peran aktif dari para peserta, Sekretariat UAPPA/B-W tidak akan mampu menyusun laporan yang akuntabel, baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Disadari bahwa tugas yang diemban oleh Operator SAI cukup berat, memerlukan ketelitian dan ketekunan yang tinggi, dan hal ini belum diimbangi oleh pemberian penghargaan yang pantas dalam bentuk insentif yang memadai.

Lebih jauh Kepala Bappeda mengemukakan bahwa laporan keuangan tingkat wilayah tidak hanya berujud data dan angka semata dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, namun juga cerminan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Negara yang tergambar dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kualitas laporan keuangan juga mencerminkan kinerja dan tanggung jawab Gubernur/Bupati/ Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan yang telah diamatkan oleh Menteri Pertanian. Oleh sebab itu, laporan yang baik dan benar akan memberikan citra positif bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Pada akhir sambutannya Kepala Bappeda meyakinkan bahwa dengan kerjasama yang baik yang dilandasi oleh keikhlasan, Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dapat tersusun dengan baik dan benar, serta dapat memberikan sumbangan terhadap upaya Kementerian Pertanian untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2010.(Sofyan)

 

Web Analytics