Berita

BPTP NTB LAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS

Pin It
 
Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mengalami transformasi dan saat ini telah dikeluarkan PP No. 30 tahun 2019 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Peraturan ini memiliki empat pilar penting, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut yang tepat atas kinerja pegawai. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut di instansi pemerintah, diperlukan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja pegawai dengan kinerja oragnisasi. Semua kinerja pegawai diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi.
Mengingat pentingnya peraturan tersebut, BPTP NTB melakukan sosialisasi sistem manajemen kinerja PNS kepada seluruh pegawai yang dibagi menjadi dua sesi (31/05/2021). Sesi pertama diikuti oleh fungsional peneliti dan penyuluh, kemudian sesi berikutnya diikuti teknisi litkayasa dan fungsional lainnya. Acara dimoderatori oleh Plt. Kasubag TU Yul Alfian Hadi, SP dan materi disampaikan oleh tim dari Urusan Kepegawaian. Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah terkait sistem penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk tahun 2021. Penilaian akan dilakukan dua periode, yaitu periode I untuk SKP Januari – Juni 2021 dan periode II untuk SKP Juli – Desember 2021. Unsur penilaian terdiri dari capaian kinerja (SKP) dan perilaku kerja, masing-masing memiliki persentase atau bobot nilai yang berbeda untuk setiap periode. Selanjutnya, hasil penilaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk angka dan predikat terlihat berbeda dari peraturan sebelumnya dimana predikat sangat baik awalnya untuk nilai 91-100, saat ini menjadi 110-120. Hal ini dapat dicapai ketika pegawai dapat melakukan inovasi dalam capaian kinerjanya. Dalam arahannya, Ka. BPTP NTB Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si megharapkan agar seluruh pegawai dapat memperhatikan dan mencermati pengisian SKP. Selain itu, penyusunan SKP agar dirasionalkan dengan kegiatan yang ada di kantor. Bagi pegawai yang ingin mengubah atau memperbaiki SKP akan diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan pada bulan Juli 2021.
 
 
 
 
 
 
Web Analytics