Berita

FGD Analisis Kebijakan Peningkatan Efektifitas Pendampingan UPSUS PAJALE Oleh Penyuluh Pertanian dan Babinsa

Pin It

Penyuluh pertanian dan TNI Angkatan Darat merupakan ujung tombak  bagi terwujudnya swasembada pangan padi, jagung dan kedelai (Pajale) dengan tugas pendampingan dan pengawasan. Balai Pengkajian Teknologi Partanian (BPTP) Balitbangtan NTB juga mempunyai peran penting dalam upaya mensukseskan swasembada pangan melalui kegiatan pendampingan teknologi spesifik lokasi bersama penyuluh pertanian dan Babinsa.

Dalam rangka memantapkan peran pendampingan dan pengawasan Pajale, BPTP Balitbangtan NTB melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Kamis (16/02/2017) yang menghadirkan 3  orang narasumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat dan Korem 162 Wirabhakti. Pertemuan FGD ini diadakan di ruang sidang BPTP Balitbangtan NTB, dimana peserta yang hadir dalam acara tersebut terdiri  dari Kepala  BPTP Balitbangtan NTB, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten  Lombok Barat, Perwakilan Korem 162 Wirabhakti, Perwakilan Dandim se-Pulau Lombok, Koordinator PPL Kabupaten se-pulau Lombok, Koordinator Penyuluh Kecamatan se-pulau Lombok, Babinsa, peneliti dan penyuluh BPTP Balitbangtan NTB.

Kepala BPTP Balitbangtan NTB Dr. Ir.  M. Saleh Mokhtar MP dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan FGD untuk menghimpun data dan informasi, pengetahuan yang berkembang pada saat ini  terkait isu yang menjadi topik analisis kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pendampingan serta menghimpun pendapat dan saran dari peserta yang hadir sehingga bisa mendapatkan solusi pemecahan masalah terkait isu yang menjadi prioritas. Saran dan masukan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun atau menyempurnakan rekomendasi opsi kebijakan peningkatan efektifitas pendampingan Upsus Pajale oleh penyuluh dan Babinsa di NTB.

Dalam pemaparan materi, Kepala seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nani Aryati menyampaikan bahwa pemerintah telah mendistribusikan Alsintan antara lain, Power Threser, Combine Harvester dan Tranplanter kepada kelompok tani guna mendukung UPSUS Pajale. “Namun budaya masyarakat belum sepenuhnya menerima penggunaan Alsintan sehingga perlu ada upaya pendampingan yang sesuai spesifik lokasi”, demikian disampaikan nani

Lebih lanjut Nani menyatakan bahwa untuk mengetahui efektivitas Alsintan harus dilaksanakan analisis usaha tani untuk membandingkan antara cara manual dan mekanisasi, akan tetapi berdasarkan pengalaman lapangan penggunaan Alsintan sangat efisien untuk menekan biaya, jumlah tenaga kerja, hemat waktu dan mampu mengurangi kehilangan hasil.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat yang diwakili oleh  Agus Prayitno bahwa kerjasama yang baik antara penyuluh lapangan dan Babinsa akan membantu petani dalam menerapkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan produksi. Berkat pendampingan yang baik kita dapat melihat penerapan teknologi jajar legowo sepanjang jalan di Lombok Barat. Disamping pendampingan penerapan teknologi para penyuluh juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan di tingkat petani sehingga secepat mungkin dapat memberikan solusi yang terbaik, contoh permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pendamping lapangan antara lain pengaturan air irigasi, distribusi pupuk dan keterampilan menggunakan Alsintan.

Dalam kesempatan yang sama Mayor CHB I Wayan Subrata mewakili Komandan Korem 162/Wirabhakti mengharapkan agar kritik dan masukan yang dilontarkan kepada TNI agar  diperhatikan  sehingga dapat bekerja dengan baik mendukung program swasembada pangan. Hal penting yang dilaksanakan oleh Babinsa adalah pendampingan kegiatan usaha tani mulai dari perencanaan sampai pemanenan, adapun pengawasan yang dilakukan antara lain pengaturan pendistribusian pupuk dan  penggunaan Alsintan melalui brigade Alsintan.

Dalam acara diskusi peserta melaporkan beberapa kegiatan pendampingan dan permasalahan Upsus Pajale yang terjadi di lapangan serta memberikan masukan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah di NTB. (MF.Matenggomena).

Web Analytics