Berita

Workshop Konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wilayah NTB TA. 2016

Pin It

Balai  Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan NTB sebagai Kepala seketariat Unit Akutansi  Pembantu Pengguna Anggaran  / Barang Wilayah (UAPPA/BW) Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi setiap satuan kerja lingkup pertanian di wilayah NTB untuk membuat laporan keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan..

Agar terlaksana tata kelola keuangan yang baik dalam membuat laporan, maka BPTP Balitbangtan NTB melaksanakan  Workshop Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggran  2016. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari (23 -27/01/2017). Acara Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada Senin (23/01/2017) di Hotel Aston Inn Mataram . Turut hadir dalam workshop yaitu Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala SKPD Satker lingkup/tingkat Prov.NTB,  Kepala BPTP Balitbangtan NTB, Kasubbag Tata Usaha BPTP Balitbangtan NTB, Verifikator Badan Litbang Kementerian Pertanian (Kementan),  Verifikator Irjen Kementan, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementan, operator SAIBA, dan operator SIMAK BMN lingkup pertanian se-NTB,

Dalam kesempatan tersebut Kasubbag TU BPTP Balitbangtan NTB melaporkan  bahwa tahun 2016 Kementerian Pertanian telah mengucurkan anggaran  kegiatan untuk 31 Satker lingkup pertanian di  NTB. Penggunaan anggaran tersebut dilaporkan oleh masing-masing operator SAIBA dan Operator SIMAK- BMN yang akan di verifikasi oleh verifikator BPTP Balitbangtan NTB, Badan Litbang Kementan dan Inspektorat Jendral Kementan serta KPPN.

Kepala BPTP Balitabangtan NTB Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar,MP membacakan sambutan  Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan  Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian bahwa kegiatan konsolidasi penyusunan laporan keuangan telah  terlaksana sejak tahun 2010 yang telah menjadi agenda rutin . Kegiatan ini  akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun  agar penyusunan laporan lebih berkualitas dan sistematis. Tema pada tahun ini yaitu “Dengan Semangat dan Profesional Yang Tinggi Kita Wujudkan Laporan Keuangan Kementan Tahun 2016 Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan tema tersebut kita berupaya meningkatkan komitmen dan sinergi bagi para pengelola keuangan negara  di tingkat pusat maupun daerah lingkup pertanian  sehingga terwujud akuntabilitas keuangan negara yang baik, transparan  melalui laporan keuangan.  Kementan mendapatkan oponi  Wajar Dengan Pengecualian dari hasil penilain BPK RI tahun 2015. Diharapkan setiap Satker Memberikan   dukungan nyata dan serius melalui workshop konsolidasi LP keuangan sehingga  bisa mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kepalan Bidang Ekonomi  Ir Riady M.Si  menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Gubernur NTB bahwa Kepala Bapeda bertugas sebagai koordinator UAPPA/BW yang  bertanggung jawab terlaksananya koordinasi laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun bersama BPTP Balitbangtan NTB.

Lebih lanjut Riady menegaskan bahwa Satker penerima Anggaran 018 Kementan TA 2016 wajib menyusun laporan sesuai standar akutansi pemerintah antara lain laporan  realisasi anggaran, laporan operasional , neraca , laporan / catatan BMN dan lain lain. Pagu awal  telah dialokasikan kepada Satker senilai Rp 1 .148. 328 .656.000 maka penataan usaha belanja  526 harus dilakukan dengan baik melalui kerjasama antara penanggung jawab dan operator SAIBA dan SIMAK-BMN. Diharapkan seluruh pimpinan Satker berkomitmen dan memonitor tata kelola pelaporan keuangan  agar tidak terjadi permasalahan  sehingga penilaian BPK RI untuk Kementan menjadi WTP.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Rosiady HS Ph.D mendorong semua SKPD untuk membuat tata kelola laporan keuangan yang sempurna agar permasalahan  dokumen  yang tidak lengkap tentang  laporan keuangan  tidak terjadi lagi. Inspektorat akan melakukan pembinaan dan pemerikasaan langsung kepada Lima SKPD  di Provinsi NTB sehingga setiap pemeriksaan tidak didapatkan  temuan, dan akan menjadi contoh bagi SKPD yang lainnya.

Acara dilanjutkan dengan penyusunan laporan oleh operator SIMAK-BMN dan SAIBA  yang akan diverifikasi oleh verifikator wilayah, Litbang Kementerian Pertanian dan Irjen Kementerian Pertanian serta KPPN. (MF.  Matenggomena)

Web Analytics