Berita

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pin It

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan  Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangkaian acara HPS ke-36 tahun 2016 berlangsung di Grand Royal Hotel Sumbawa Barat (20/11/2016). Rapat koordinasi dipimpin Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi didampingi Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan dihadiri oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB. Tiga pembicara utama diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan tema HPS-36 tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Ir. M. Husnul Fauzi, MM, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Drh. H. Aminurrahman, M.Si dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP.  Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB memaparkan materi kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura menunjang kedaulatan pangan di era perubahan iklim. Menurut Husnul ada 7 (tujuh) tantangan pembangunan pertanian saat ini, yaitu perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi dan laju urbanisasi. Pertanian merupakan sektor paling rentan terhadap perubahan iklim terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bagi sektor pertanian antara lain terjadinya ikim ekstrim yang menyebabkan kekeringan atau banjir, perubahan musim tanam dan serangan organism pengganggu tanaman (OPT) yang akan mempengaruhi produksi pertanian. Karena itu diperlukan strategi antisipasi dan penyiapan program aksi adaptasi dengan dukungan teknologi inovatif dan adaptif. Sasaran luas tanam komoditas tanaman pangan khususnya tiga komoditas strategis nasional yaitu padi, jagung dan kedelai tahun 2016 berturut-turut 464.366 ha, 174.211 ha dan 108.292 ha, sementara sasaran panen adalah 453.192 ha, 167.703 ha dan 105.285 ha. Sedangkan sasaran produktivitas ke tiga komoditas strategis tersebut adalah 53,14 kw/ha, 65,67 kw/ha dan 15,01 kw/ha sehingga sasaran produksi mencapai 2.408.270 ton, 1.101.143 ton dan 158.043 ton. Untuk mencapai saran produksi tersebut menurut Husnul ditempuh akan ditempuh melalui 4 strategi, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal dan optimalisasi lahan, pengamanan produksi dan penyempurnaan manajemen.

Selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Drh. H. Aminurrahman, M.Si yang memaparkan kebijakan pembangunan peternakan di Provinsi NTB mengatakan bahwa permintaan sapi asal NTB masih cukup tinggi karena sapi asal NTB paling disukai karena status bebas dari penyakit menular. Untuk meningkatkan populasi sapi di NTB akan ditempuh melalui inseminasi buatan dengan tingkat efektivitas mencapai 60% namun kendalanya adalah tidak semua sapi induk dikandangkan sehingga sulit diketahui saat birahi dan saat melakukan tindakan inseminasi secara tepat, sehingga peluang inseminasi adalah di Pulau Lombok karena usahatani sapi di wilayah ini dengan system dikandangkan. Pada tahun 2017 yang akan datang akan dikembangkan program Upsus SIWAB, yaitu sapi induk wajib bunting dengan target 20.000 ekor/tahun. Ketika Wagub menanyakan tentang masih adanya pasokan telur, daging ayam dan daging sapi dari luar daerah, Aminurrahman menyatakan bahwa telur yang masuk dari luar (Jawa dan Bali) jumlahnya sangat kecil yaitu hanya 7-8% dari kebutuhan, sedangkan ayam yang masuk dari luar adalah ayam untuk kebutuhan mackdy yang memiliki ukuran khusus yang jumlahnya kurang dari 1%, sementara daging sapi yang masuk diperuntukkan bagi konsumen khusus (premium cattle) sekitar satu permil saja. Sedangkan program kampung unggas yang dilaksanakan di NTB adalah untuk mengembangkan ayam kampung bukan ras terutama untuk memenuhi kebutuhan restoran ayam taliwang,.

Kepala BPTP NTB yang diberi kesempatan terakhir menyampaikan berbagai inovasi teknologi pertanian unggulan untuk menghadapi era perubahan iklim. Menurut Saleh Mokhtar saat ini kita berada dalam era perubahan iklim sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya peningkatan gas rumah kaca (GRK) antara lain masih berlangsungnya pembakaran jerami padi yang menghasilkan gas CO2, peningkatan populasi ternak yang tidak disertai dengan pengelolaan limbah secara baik yang menghasilkan gas metahan (NH4) yang bersumber dari sendawa dan limbah ternak yang tidak diolah serta sistem budidaya padi yang selalu tergenang dan penggunaan pupuk an organic terutama Urea yang berlebihan yang menghasilkan gas methan dan NO2. Berbagai teknologi unggulan yang perlu diterapkan untuk mengantisipasi, adaptasi sekaligus mengendalikan GRK tersebut antara lain penggunaan benih varietas unggul tahan kekeringan dan varietas amphibi, teknologi budidaya padi dengan sistem pengairan basah kering, sistem jajar legowo super dengan mengotimalkan pemanfaatan biorganik untuk mempercepat proses dekomposisi jerami padi serta penentuan waktu tanam yang tepat dengan program Katam Terpadu.

Wagub berpesan kepada seluruh stakeholder agar dalam melaksanakan program untuk meningkatkan produksi pertanian senantiasa menggunakan teknologi unggulan yang adaptif terhadap perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi yang telah dihasilkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (Mnz)

Web Analytics