Berita

Publik Hearing Standar Pelayanan Publik BPTP NTB

Pin It

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  yang berada dibawah Kementerian Pertanian.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPTP NTB menyusun, menetapkan dan  mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna untuk memastikan pemberian pelayanan yang jelas dan akuntabel. Dalam rangka sosialisasi standar pelayanan publik tersebut, telah dilaksanakan  Publik Hearing pada hari Rabu (07/09/2016) di Aula BPTP NTB dengan mengundang para stakeholder BPTP NTB

Hadir dalam acara public Hearing tersebut antara lain dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. NTB, Dinas Peternakan Prov. NTB, Bakorluh Prov. NTB, Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota se Pulau Lombok, Badan Koordinasi Penyuluh Kabupaten dan Kota se Pulau Lombok, BMKG Prov. NTB, BWS Prov. NTB, Ketua KTNA Prov. NTB, Ketua Kelompok Tani, SMK PP Mataram, BPSB-TPH Prov. NTB, BBI Prov. NTB, BPTPH Prov. NTB, BP3K (Kec. Narmada, Lingsar, Pringgarata, dan Kec[u1] . Batukliang) perwakilan Mahsiswa Universitas Mataram serta petani mitra BPTP NTB.

Beberapa lingkup Pelayanan yang diberikan BPTP NTB antara lain pelayanan jasa informasi, konsultasi,  rekomendasi, pelayanan perpustakaan, layanan laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi, layanan benih sumber (UPBS), pelatihan/ magang/PKL bagi siswa/mahasiswa, serta penyediaan visitor plot.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPTP NTB menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada pengguna.

Kepala BPTP NTB Dr Ir. Saleh Mokhtar, MP dalam sambutannya sekaligus membuka acara Publik Hearing menyatakan bahwa Standar Pelayanan Publik  wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan. BPTP NTB berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa sesuai dengan kondisi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta di diseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPTP NTB bertugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Sebagai unit kerja yang berada di daerah, BPTP NTB telah menjadi salah satu sumber teknologi dan informasi teknologi pertanian serta kebijakan pertanian, sehingga dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi NTB.

Selanjutnya, Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan dan Pengkajian BPTP NTB  Dr. Drh Nurul Hilmiati, M.VS  memaparkan bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para pengguna atau masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya dalam penyampaian materi  Drh Nurul Himiati  manyatakan bahwa Publik Hearing SPP ini merupakan pertemuan yang dilaksanakan untuk meminta masukan atau pendapat dari peserta pertemuan yang merupakan stake holder dari BPTP NTB untuk melengkapi Standar Pelayanan Publik yang telah disusun oleh tim BPTP NTB. Dalam  sesi diskusi banyak pertanyaan ataupun masukan yang bersifat membangun untuk kelengkapan dari pada penyusunan Standar Pelayanan Publik BPTP NTB. Semua masukan tersebut dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dari tim BPTP NTB guna kelengkapan standar pelayanan publik tersebut. (Syamsul Bahraen)

Web Analytics