Berita

Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan PUAP Dalam Membentuk LKMA

Pin It

Dalam rangka mempersiapkan Gapoktan penerima Bantuan Langsung Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), maka diadakan Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan PUAP dalam Membentuk LKMA pada hari Selasa, (15/12/2015) bertempat diĀ  ruang aula BPTP NTB. Kegiatan ini diinisiasi oleh BPTP NTB sebagai Sekertaris Tim Pembina PUAP Propinsi dengan peserta antara lain: Penyelia Mitra Tani (PMT) Se-Pulau Lombok, Koordinator Penyuluh Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, serta perwakilan Pengurus Gapoktan yang telah atau akan membentuk LKMA. Dalam Workshop ini, turut hadir sebagai narasumber dari Dinas Koperasi Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, dan Kab. Lombok Timur. Adanya workshop ini dimaksudkan untuk membantu PMT dan penyuluh sebagai Tim Teknis Kabupaten yang bertugas mendampingi Gapoktan dalam mencapai target Program PUAP yakni terbentuknya LKMA.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ir. H. Sahram, MM selaku penanggungjawab PUAP Propinsi, kemudian diikuti dengan evaluasi PMT Kabupaten/Kota Se-Pulau Lombok. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Dinas Koperasi Kota Mataram, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Lombok Barat secara panel. Adapun materi yang disampaikan adalah seputar pendirian, perijinan, serta badan hukum LKMA. Dalam materi yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten, bentuk badan hukum LKMA dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) dengan syarat-syarat berlaku. Dilanjutkan lagi bahwa dalam pengurusan badan hukum berupa Koperasi, Gapoktan mendaftarkan diri dengan menggunakan nama Gapoktan yang mengajukan sesuai aturan Koperasi sehingga Gapoktan tersebut terdaftar sebagai Koperasi.

Sesi diskusi antara Dinas Koperasi Kabupaten, PMT, Koordinator Penyuluh Kabupaten, dan Pengurus Gapoktan mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari peserta. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaandari peserta mengenai badan hukum, dimana menurut Dinas Koperasi, Gapoktan yang mendaftarkan badan hukum sebagai koperasi akan terdaftar sebagai Koperasi, bukan LKMA. Dalam diskusi yang berlangsung aktif ini, PMT, penyuluh, dan Gapoktan dapat memilih dan mengambil sikap apakah akan menggunakan nama koperasi atau LKMA tergantung kesepakatan dan kepentingan bersama. Diharapkan Workshop ini dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam mencapai tujuan Program PUAP 2016 mendatang. (Sylvia K. Utami & H. Sahram)

Web Analytics