Berita

Sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Bagi Karyawan BPTP NTB

Pin It

Dalam rangka  meningkatkan pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur sipil di lingkup Kementerian Pertanian, maka Kementerian Pertanian telah menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di setiap Satuan Kerja dibawahnya melalui pembinaan. Untuk membina Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (Permak), hal ini dilakukan  agar Pegawai Kementerian Pertanian tidak mempunyai keinginan untuk korupsi dan penggunaan anggaran Negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mendukung program WBK, BPTP NTB melaksanakan sosialisasi tentang Permak pada Senin (23/11/2015) di Ruang Aula BPTP NTB. Acara tersebut dihadiri oleh semua karyawan BPTP NTB. Adapun tujuan kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk mengingatkan kembali seluruh pegawai BPTP NTB agar tidak melakukan tindakan korupsi.

Plh Kepala BPTP NTB Ir. Sofyan Saouri dalam pengantarnya menyebutkan bahwa  Inspektotar Jendral (Irjen) Kementerian Pertanian telah memberikan penilaian kepada BPTP NTB yang berada pada zona putih bebas korupsi. Oleh karena itu penilaian Irjen ini dapat dijadikan bahan perenungan agar kita dapat melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan sebagai upaya menjadikan BPTP NTB sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Dalam kesempatan itu, Sofyan Saouri juga menghimbau kepada pegawai BPTP NTB yang menerima honor dari pihak lain agar mengisi form pelaporan sehingga tidak dianggap uang gratifikasi oleh KPK. “Kementerian pertanian juga telah melakukan kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam meminta saran khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat memberikan rasa aman pada saat mengambil keputusan” demikian ditambahkan sofyan.

Materi sosialisasi Permak disampikan oleh H. Sudjudi SP. Diantara  pemaparannya Sudjudi mengungkapkan terjadinya korupsi diawali dengan adanya niat dan kesempatan. Upaya pencegahannya yaitu dengan melakukan revolusi mental sehingga tidak ada keinginan para pegawai untuk melakukan korupsi, sedangkan kesempatan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang ketat dan pelayanan yang baik.

Acara dirangkai dengan diskusi yang dipandu oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Pengkajian BPTP NTB, Dr. Nurul Hilmiati MVS. Dari Hasil diskusi salah satu  kesimpulannya yaitu BPTP  NTB telah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pegawai internal maupun masyarakat umum, dan diharapkan pelayanan ini dapat ditingkatkan lagi agar lebih baik. (M.F. Matenggomena).

Web Analytics