Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Basis Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

Pin It

UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah : “terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.“  Sesuai dengan penjelasan UU tersebut maka ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga merupakan syarat keharusan untuk tercapainya ketahanan pangan. Hal berikutnya adalah harus terpenuhinya  syarat bermutu, aman, merata dan terjangkau.  Bermutu dan aman berhubungan dengan aspek keamanan pangan, adapun  merata mengandung konsekuensi bahwa pangan harus tersedia di setiap tempat/ daerah dan waktu, sedangkan terjangkau berkaitan dengan akses dan daya beli rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan.

Penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga menjadi demikian penting karena diketahui bahwa ketersediaan pangan di tingkat nasional yang cukup ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat wilayah dan di tingkat rumah tangga / individu.  Studi Saliem, et al. (2001) menunjukkan bahwa walaupun ketahanan pangan di tingkat regional (propinsi) tergolong tahan pangan terjamin namun di propinsi yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi yang tinggi (Rachman, 2006).

Rumah tangga dapat meningkatkan ketersediaan pangannya melalui beberapa cara, baik melalui peningkatan hasil produksi untuk menanggulangi konsumsinya, maupun peningkatan penjualan hasil produksi atau sumberdaya lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan akses terhadap pangan.

Bagi rumah tangga pertanian, salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan adalah melalui penerapan dan adopsi teknologi pertanian.  Melalui adopsi teknologi pertanian mulai dari kegiatan hulu sampai hilir diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha tani, nilai tambah produk dan pendapatan petani.  Penerapan teknologi pertanian disamping dapat meningkatkan jumlah produksi juga jenis dan ragam komoditas pangan yang dihasilkan.  Selain itu, penerapan teknologi terutama pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk pangan dapat mempengaruhi mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat  (Rachman, 2006).   Untuk memacu adopsi terhadap inovasi teknologi pertanian oleh pengguna, maka dalam merakit teknologi tersebut perlu mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan akseptabilitas dari calon pengguna.  Bagi masyarakat sendiri diharapkan untuk tidak ragu-ragu dalam mengadopsi teknologi yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Seperti yang kita ketahui, kebutuhan masyarakat terhadap pangan khususnya beras kian hari kian meningkat, sedangkan lahan pertanian justru mengalami pengurangan setiap tahunnya.  Hal ini menyebabkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan khususnya beras menjadi hal utama.  Di samping itu, untuk mengatasi masalah keterbatasan stok pangan ini perlu dikembangkan alternative-alternatif pengganti beras untuk dikonsumsi oleh rumah tangga.  Berdasarkan data di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), konsumsi masyarakat NTB untuk komoditas padi-padian yaitu sebesar Rp. 45.314,- per kapita per bulan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk umbi-umbian yang hanya sebesar Rp. 1.292,- per kapita per bulan.  Salah satu yang menyebabkan pola konsumsi non beras relatif sangat rendah karena pangan lokal tersebut dianggap memiliki nilai inferior dibanding beras. Hal ini menyebabkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk NTB masih jauh dari ideal (Suparmin, 2010). Dengan teknologi yang memadai, berbagai jenis bahan makanan non beras dan terigu dapat diolah menjadi makanan yang lezat dan bergizi serta terjangkau.  Terkait dengan penganekaragaman pangan ini, sangat dibutuhkan sosialisasi dan percontohan oleh berbagai pihak khususnya pemerintah agar masyarakat semakin gemar mengkonsumsi bahan pangan selain beras dan terigu.  Pemerintah Daerah Provinsi NTB sendiri telah mulai menggencarkan pola konsumsi makanan non beras, dimana para aparat dianjurkan untuk menyediakan konsumsi penganan non beras dan terigu minimal pada saat rapat atau kegiatan pertemuan lainnya.

Selain peningkatan produktivitas dan pendapatan rumah tangga melalui adopsi teknologi pertanian, peningkatan ketahanan pangan ini harus ditunjang pula oleh distribusi pangan yang cepat, tepat dan memadai.  Agar rumah tangga mampu mengakses pangan dalam watu singkat dan harga relatif murah, maka ketersediaannya di masing-masing daerah juga mutlak dibutuhkan.  Pemerintah khususnya daerah Provinsi NTB telah melakukan berbagai terobosan seperti Pengembangan Cadangan Pangan yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.  Cadangan pangan pemerintah berfungsi dalam hal stabilisasi harga, untuk penanggulangan bencana serta penanganan kemiskinan (raskin).  Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).  Pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat ini berfungsi sebagai antisipasi kekurangan pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam lokal serta antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar daerah.  Lumbung Pangan mendapat alokasi Bantuan Sosial (Bansos) masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- tahun 2009 dan tambahan Rp. 20.000.000,- pada tahun 2010. Di provinsi NTB tercatat ada sebelas lokasi yang memiliki lumbung padi.  Adapun LDPM yang ada di Provinsi NTB tercatat sebanyak  20 buah, yang pada tahun 2010 mendapat tambahan alokasi Bansos Rp. 75.000.000,- serta terdapat penumbuhan lima LDPM/ Gapoktan baru, sedangkan LUEP berjumlah 28 buah dengan alokasi anggaran yang diberikan sebanyak 3 milyar rupiah (Nurdin, 2010).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan syarat keharusan tercapainya ketahanan pangan di tingkat nasional.  Dengan demikian peningkatan ketahanan pangan rumah tangga akan meningkatkan ketahanan pangan nasional.  Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif untuk pencapaiannya sehingga kedaulatan sebagai bangsa juga dapat terjaga. (Mardiana)

Sumber :

Nurdin., H. 2010.  Kondisi Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Disampaikan pada Acara Workshop Koordinasi Kebijakan Intervensi Pemenuhan Pangan Murah Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah 26 Juni 2010.  Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Rachman., H.P.S. 2006. Peran Inovasi Teknologi Pertanian Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional.   Prosiding Jilid II, Seminar Nasional Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian sebagai Penggerak Ketahanan Pangan.   Mataram, 5-6 september 2006. BBP2TP. Badan Litbang. Departemen Pertanian RI.

Saliem, H.P.M. Ariani, Y. Marisa, T.B. Purwantini dan E.M. Lokollo. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor dalam Rachman., H.P.S. 2006. Peran Inovasi Teknologi Pertanian Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional.   Prosiding Jilid II, Seminar Nasional Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian sebagai Penggerak Ketahanan Pangan.   Mataram, 5-6 september 2006. BBP2TP. Badan Litbang. Departemen Pertanian RI.

Suparmin. 2010. Pegembangan pangan Potensial Sebagai Cadangan Pangan Daerah Untuk Tujuan Pemanfaatannya Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disampaikan pada Acara Workshop Koordinasi Kebijakan Intervensi Pemenuhan Pangan Murah Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah 26 Juni 2010.  Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Web Analytics