Mengingat pentingnya peraturan tersebut, BPTP NTB melakukan sosialisasi sistem manajemen kinerja PNS kepada seluruh pegawai yang dibagi menjadi dua sesi (31/05/2021). Sesi pertama diikuti oleh fungsional peneliti dan penyuluh, kemudian sesi berikutnya diikuti teknisi litkayasa dan fungsional lainnya. Acara dimoderatori oleh Plt. Kasubag TU Yul Alfian Hadi, SP dan materi disampaikan oleh tim dari Urusan Kepegawaian. Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah terkait sistem penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk tahun 2021. Penilaian akan dilakukan dua periode, yaitu periode I untuk SKP Januari – Juni 2021 dan periode II untuk SKP Juli – Desember 2021. Unsur penilaian terdiri dari capaian kinerja (SKP) dan perilaku kerja, masing-masing memiliki persentase atau bobot nilai yang berbeda untuk setiap periode. Selanjutnya, hasil penilaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk angka dan predikat terlihat berbeda dari peraturan sebelumnya dimana predikat sangat baik awalnya untuk nilai 91-100, saat ini menjadi 110-120. Hal ini dapat dicapai ketika pegawai dapat melakukan inovasi dalam capaian kinerjanya. Dalam arahannya, Ka. BPTP NTB Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si megharapkan agar seluruh pegawai dapat memperhatikan dan mencermati pengisian SKP. Selain itu, penyusunan SKP agar dirasionalkan dengan kegiatan yang ada di kantor. Bagi pegawai yang ingin mengubah atau memperbaiki SKP akan diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan pada bulan Juli 2021.